Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengeluarkan putusan penting yang akan mengubah wajah demokrasi elektoral Indonesia ke depan. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu daerah tidak lagi dilakukan serentak seperti pada tahun 2019 dan 2024, melainkan dipisah. Pemilu nasional akan digelar pada tahun 2029, sementara Pemilu kepala daerah dan DPRD akan dilaksanakan pada tahun 2031.
Keputusan ini tentu menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian menyambutnya dengan optimisme, sebagian lagi mempertanyakannya, bahkan mengkritisinya. Namun yang pasti, keputusan ini akan membawa konsekuensi strategis, teknis, dan politis yang luas dalam dinamika demokrasi Indonesia.
Keunggulan: Fokus dan Kualitas Demokrasi Daerah Ditingkatkan
Pemisahan ini diharapkan dapat meningkatkan fokus dan kualitas pemilu lokal. Masyarakat akan memiliki ruang dan waktu yang lebih luas untuk mencermati calon kepala daerah dan wakil rakyat di DPRD, tanpa harus terdistraksi oleh gemuruh kontestasi Pilpres dan Pileg nasional. Isu-isu lokal yang selama ini tenggelam oleh narasi besar politik nasional, akan lebih mendapat tempat.
Selain itu, beban teknis dan logistik yang selama ini menjadi persoalan serius dalam pemilu serentak—seperti yang terjadi pada 2019 dan 2024—diharapkan akan berkurang. Pengawasan akan lebih terfokus, partisipasi publik lebih optimal, dan proses kaderisasi partai dapat lebih terarah sesuai skala lokal atau nasionalnya.
Tantangan: Fragmentasi Politik dan Biaya Demokrasi
Namun, keputusan ini juga tidak bebas dari potensi masalah. Salah satunya adalah fragmentasi kerja politik antara caleg nasional dan lokal. Selama ini, keduanya sering kali saling menopang dalam satu gerak mesin politik yang terintegrasi. Dengan pemisahan ini, mesin politik bisa berjalan sendiri-sendiri dan membutuhkan energi baru, yang tentu saja berimplikasi pada meningkatnya biaya politik.
Selain itu, perbedaan siklus politik antara pusat dan daerah juga bisa memperlebar jarak koordinasi kebijakan. Pemerintah daerah dan pusat bisa berjalan dalam ritme politik yang tidak sinkron, yang pada akhirnya memengaruhi harmoni tata kelola pemerintahan.
Sebuah Langkah Reformasi atau Ujian Demokrasi?
Keputusan MK ini bisa dilihat sebagai bentuk koreksi terhadap praktik pemilu serentak yang menimbulkan banyak tekanan teknis dan politik. Namun, sukses tidaknya pemisahan ini tergantung pada kesiapan semua elemen bangsa: partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan tentu saja para pemilih.
Apakah ini langkah reformasi demokrasi yang akan memperdalam kualitas pemilu kita? Ataukah ini justru membuka tantangan baru yang lebih kompleks?
Jawabannya akan sangat ditentukan oleh bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri menghadapi dua momentum elektoral yang terpisah tersebut, dan seberapa dewasa kita dalam mengelola transisi politik tanpa kehilangan semangat kebangsaan.
Tanggapan Hardiyatullah, M.Pd – Kader PKB dan Anggota DPRD Lombok Barat
Sebagai kader PKB sekaligus anggota DPRD Lombok Barat, saya meyakini bahwa bentuk dan jadwal pemilu bukan soal utama. Yang terpenting adalah kesolidan kader dari pusat hingga daerah. Jika barisan PKB tetap rapi, kompak, dan bekerja untuk rakyat, maka tantangan apa pun insyaAllah bisa kita lewati bersama. Pemisahan ini justru menjadi peluang untuk memperkuat kerja-kerja politik berbasis lokal dan membuktikan bahwa PKB selalu hadir bersama rakyat.
