Gerung – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menggelar sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, didampingi oleh pejabat teknis dari Kementerian Pendidikan RI, Senin (14/4). Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, serta acara ini juga di hadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Fraksi PKB. Serta para kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan SLB sekabupaten lombok barat.
Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung perwakilan DPR RI di daerah. “Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Lalu Hadrian yang telah turun langsung menyapa kami. Lombok Barat merupakan kabupaten induk yang telah melahirkan dua daerah baru, dan kini menjadi daerah dengan jumlah penduduk ketiga terbanyak di NTB,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pusat dalam membangun sektor pendidikan. “Kami berharap program ini benar-benar bisa membantu masyarakat, karena jujur saja, semua daerah masih sangat bergantung pada kebijakan pusat, terutama dalam pendidikan. Pagi ini akan disosialisasikan program PIP untuk semua jenjang; SD, SMP, SMA, hingga SMK, serta infrastruktur pendidikan lainnya,” tegas Bupati.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemkab Lombok Barat dan para kepala sekolah sekabupaten lombok barat. Ia menjelaskan bahwa pasca peleburan Kementerian Riset dan Teknologi, kini sektor pendidikan terbagi menjadi tiga kementerian:
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA/SMK),
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,dan
3. Kementerian Kebudayaan.
Lalu Hadrian juga menyoroti berbagai program prioritas nasional, antara lain:
● Rencana kenaikan tunjangan guru dan memastikan realisasinya agar meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
● Pengalokasian anggaran sebesar Rp17,1 triliun pada tahun 2025 untuk perbaikan sarana prasarana sekolah, yang dananya ditarik dari Kementerian PUPR ke sektor pendidikan.
● Perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB berbasis domisili, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah.
● Penyaluran PIP khusus untuk Lombok Barat sebanyak 50.000 siswa sebagai bagian dari program nasional dengan total anggaran Rp9 triliun bagi 19,9 juta siswa se-Indonesia.
● Persiapan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 untuk 451.000 guru secara nasional.
● Penataan distribusi guru, mengingat NTB mengalami kelebihan guru sehingga perlu adanya redistribusi ke daerah tertinggal.
● Sebagai langkah jangka panjang, Fraksi PKB DPR RI juga tengah menginisiasi pembentukan Badan Guru Nasional untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen, mutasi, maupun tunjangan guru, sehingga semua guru diperlakukan secara adil dan setara di seluruh Indonesia.
Perwakilan dari Kementerian Pendidikan RI turut memberikan pemaparan teknis mengenai mekanisme penyaluran dan penggunaan dana PIP sesuai peraturan yang berlaku, agar lebih tepat sasaran dan transparan.
Sementara itu, di akhir kegiatan, Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat yang juga merupakan kader PKB menyampaikan apresiasi atas informasi penting yang dibagikan dalam acara tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Lalu Hadrian dan tim, karena membawa informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masa depan pendidikan anak-anak kita, jika saja 60 ribu siswa dari semua jenjang dengan anggaran 30 Milyar maka akan sangat membantu daerah baik sisi perputaran ekonomi masyarakat dan yang utama adalah membantu masyarakat yang kurang mampu” ujarnya.
Acara ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemajuan pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
